Pengumuman
Home » Profil » URAIAN TUGAS JABATAN

URAIAN TUGAS JABATAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Tahun 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Daerah Kota Palangka Raya.

BAB IV BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kedua

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 42

(1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembatuan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan kegiatan sekretarisa dan para kepala bidang dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

d. Mengembangkan pembinaan kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar mencapai hasil yang optimal;

e. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan, pelayanan, penagihan, serta pengawasan dan pengendalian untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kota Palangka Raya, APBN dan Sumber Dana lainnya, serta melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi;

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Mendisposisikan dan meneliti surat-surat masuk/keluar, nota dinas, nota pertimabangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Menilai Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

i. Merumuskan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 43

(1) Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan perencanaan, evaluasi bersama-sama dengan Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan rencana Kerja/kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mengembangkan ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;

c. Merumuskan dan mendistribusikan tugas serta memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundnag-undnagan yang berlaku;

d. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sebelum disampaiakna kepada atasan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyusun DUK, Daftar Nominatif dan Formasi ASN, Diklat ASN, Surat Ijin, Cuti, Sakit, serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir ASN, pengawasan dan pembinaan terhadap tugas-tugas pokok tenaga kontrak;

e. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan, perencanaan anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi aset Badan, pemeliharaan barang, membuat usulan/pengadaan ATK dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor serta menyusun Rencana Umum Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai ketentuan yang berlaku;

g. menyelenggarakan dan mengkoordinir penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKIP, menyiapkan bahan LKPJ dan LPPD, menyusun SPM, SOP, NSPK (NOrma, Standar, Prosedur dan Kriteria) bersama-sama dengan Kepala BIdang di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. Memeriksa dan memproses usulan pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran, P2BJ, Panitia/Pejabat Penerima HAsil Pekerjaan (P2HP), Pengurus Barang di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;

i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta urusan surat menyurat, rumah tangga dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain dan mengkoordinir penyusunan laporan berkala Badan;

j. Memeriksa dan menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang mencapai berdasarkan bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

k. memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sekretariat berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 44

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;

b. Menyusun dan menyiapkan RENSTRA, RENJA, LPPD, LKPJ, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKIP dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;

c. Menyusun dan menyiapkan formulir-formulir isian untuk usulan rencana kerja/kegiatan anggaran, di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;

d. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan agar terdapat kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;

e. Memeriksa prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai penilaian untuk Pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

g. mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 45

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan dan pengelolaan keuangan dan aset lingkup Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Menyusun dan menyelesaikan keuangan Perjalanan Dinas dan lainnya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan;

c. Menyusun laporan penatausahaan aset berupa laporan Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB), laporan penyusutan aset, usulan mutasi aset, kodefikasi set;

d. Memberi petunjuk kepada Bendahara pengeluaran BPPRD, Bendahara Pengeluaran dan Bendara Penerima BPPRD untuk melakukan adminstrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan;

e. Menyusun bahan pengajuan SPP dan SPD guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas;

f. Merencanakan dan memproses administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji Pegawai dan Tenaga Kontrak, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;

g. Menyusun perencanaan, pengadaan dan penatausahaan aset serta Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

h. Menyusun dan mendata laporan aset inventaris barang di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;

i. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi aset, inventarisasi aset dan penetausahaan aset di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

k. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 46

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merancang dan menyusun rencana pelayanan asministrasi urusan surat menyurat, memelihara kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, serta melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Program Kerja/Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Merancang formulir-formulir isian untuk isian kepegawaian dan mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;

c. Menyusun pelaksanaan administrasi umum meliputi pengagendaan, pengaturan surat-surat/naskah yang akan ditanda tangani oleh atasan, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, pengarsipan naskah dinas/dokumen dan memproses Surat Perjalanan Dinas (SPD);

d. Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), gaji berkala, daftar nominatif dan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Diklat ASN, memproses dan mendokumentasikan Surat Ijin, Cuti, Sakit, menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir ASN;

e. Merancang sistem dan prosedur pengaturan, pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;

f. Menyusun rencana dan melakukan monitoring katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian objek kerja sesuai prosedur serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

g. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;

h. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

i. Menyusun program pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 47

(1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan dan mengevaluasi perencanaan potensi, penyuluhan dan pengembangan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Mengembangkan pelaksanaan koordinasi program kerja dan kegiatan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Mengembangkan pelaksanaan penyusunan grand design pemungutan pajak dan retribusi daerah;

d. Mengembangkan pelaksanaan koordinasi penyusunan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Mengembangkan pelaksanaan koordinasi pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;

f. Mengembangkan pelaksanaan koordinasi penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;

g. Mengembangkan pelaksanaan koordinasi penyusunan draft rancangan peraturan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

h. Mengembangkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

i. Memeriksa penilaian kerja bawahan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan berdasarkan prestasi kerja pegawai sebagai bahan penyusunan SKP; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Paragraf Kesatu

Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Pajak Daerah

Pasal 48

(1) Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Pajak Daerah mempunyai tugas penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan analisis pajak daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaskud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal Analisis Potensi Pajak Daerah;

b. Menyusun bahan petunjuk teknis tentang Analisis Potensi Pajak Daerah;

c. Mengalisis perhitungan dan penyusunan potensi Penerimaan Pajak Daerah;

d. Menyusun data dan Profil Pajak Daerah;

e. Melaksanakan koordiansi dan konsultasi kegiatan perencanaan dan pengembangan dengan unit kerja dan instansi terkait;

f. Menganalisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja lingkup Sub Bidang Analisis Potensi Daerah;

g. Mengonsep dan menilai presentasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Analsis Potensi Pajak Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Analisa Potensi Pajak Daerah sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Retribusi Daerah

Pasal 49

(1) Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Retribusi DAerah mempunyai tugas potensi retribusi daerah meliputi penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan analisis retribusi daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup potensi analisis potensi bukan pajak daerah;

b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup analisis potensi Retribusi Daerah;

c. Melaksanakan pengkoordinasian Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD Yang Sah;

d. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Retribusi Daerah dengan unit kerja dan instansi terkait;

e. Melaksanakan Monitoring dan Pelaporan program kerja, rencana kerja kegiatan Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;

f. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Analisa Potensi Retribusi Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Analisa Potensi Retribusi Daerah sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan

Pasal 50

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan mempunyai tugas perencanaan dan penyuluhan meliputi penyusunan program dan rencanakerja serta pelaksanaan kegiatan perencanaan target dan penyuluhan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah;

b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah;

c. Melaksanakan Pengkoordinasian, Monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah;

d. Menganalisis dan melakukan sinkronisasi dan hermonisasi produk hukum Pajak Daerah;

e. Menyusun bahan dan melaksanakan penyuluhan Pajak Daerah guna meningkatkan kesadaran masyarakat;

f. Merancang bahan koordinasi dan konsultasi kegiatan Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dengan unit kerja dan instansi terkait;

g. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Perencanan dan Penyuluhan Pajak Daerah sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pelayanan

Pasal 51

(1) Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan pelayanan administrasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Mengembangkan kegiatan dalam rangka koordinasi program kerja dan kegiatan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

c. Mengembangkan penerapan konsep pelayanan prima dalam pelayanan administrasi dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

d. Mengembangkan pelaksanaan pelayanan pendaftaran objek dan subjek/wajib pajak dan retribusi daerah;

e. Mengembangkan pelaksanaan pelayanan self assessment pajak dan retribusi daerah;

f. Mengembangkan pelaksanaan official assessment pajak dan retribusi daerah;

g. Memeriksa penilaian kerja bawahan lingkup bidang perencanaan dan pengembanagan berdasarkan prestasi kerja pegawai sebagai bahan penyusunan SKP;

h. Mengembangkan pelaksanaan pelayanan penanganan keluhan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;

i. Merumuskan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan pajak dan retribusi daerah; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB

Pasal 52

(1) Kepala Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB mempunyai tugas penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan, pendaftaram, pelayanan adminsitrasi dan pemungutan PBB P2 dan BPHTB;

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB;

b. Menyusun bahan dan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB;

c. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan perencanaan dengan unit kerja dan instansi terkait;

d. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHT;

e. Menyusun dan melaksanakan pendataan dan penilaian ZNT, NIR, DBKB dan NJOP PBB berdasarkan klarifikasi data pasar di wilayah masing-masing kecamatan dan kelurahan;

f. Menganalis dan melakukan Verifikasi data dan penilaian objek PBB dan BPHTB dari hasil survei lapangan;

g. Melakukan penyimpanan/mendokumentasikan dokumen penempatan dan Pelayanan PBB dan BPHTB;

h. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan Pelayanan PBB dan BPHTB dengan unit kerja dan instansi terkait;

i. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Lainnya sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Pelayanan Retribusi Daerah

Pasal 54

(1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Retribusi Daerah mempunyai tugas penyusunan program dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pelayanan administrasi dan pemungutan retribusi daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup Sub Bidang Pelayanan Retribusi Daerah;

b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Pelayanan Retribusi Daerah;

c. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pelayanan Retribusi Daerah;

d. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan penyiapan dan pemungutan retribusi daerah;

e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan Pelayanan Retribusi Daerah dengan unit kerja dan isntansi terkait;

f. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelayanan Retribusi Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pelayanan Retribusi Daerah sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Bagian Keenam

Kepala Bidang Penagihan

Pasal 55

(1) Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, merumuskan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan penagihan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja penagihan pajak dan retribusi daerah;

b. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi program kerja dan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah;

c. Mengembangkan pelaksanaan penerapan konsep pelayanan prima dalam penagihan pajak dan retribusi daerah;

d. Merumuskan dan melaksanakan penetapan dan verifikasi pajak dan retribusi daerah serta;

e. Mengembangkan kegiatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam mengoptimalkan penerimaan piutang pajak dan retribusi daerah;

f. Menyelenggarakan proses penanganan tunggakan pajak dan retribusi daerah;

g. Memeriksa penilaian kerja bawahan lingkup bidang penagihan berdasarkan prestasi kerja pegawai sebagai bahan penyusunan SKP;

h. Merumuskan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penagihan pajak dan retribusi daerah; dan

i. Melaksanakan tugas kedianasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah

Pasal 56

(1) Kepala Sub Bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah mempunyai tugas penetapan dan verifikasi pajak daerah meliputi penyusunan program dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan penetapan dan verifikasi pajak daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak;

b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak;

c. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak;

d. Mengalisis dan melaksanakan verifikasi tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan pelayana dan unit kerja dan instansi terkait;

f. Menyusun bahan dalam rangka pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah;

i. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Retribusi Daerah

Pasal 57

(1) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan verifikasi retribusi daerah meliputi penyusunan program dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan penetapan dan verifikasi retribusi daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Retribusi Daerah;

b. Menyusun bahan dan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Retribusi Daerah;

c. Menyusun bahan dalam rangka pelaksanan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Retribusi Daerah;

d. Menganalisis dan melaksanakan verifikasi tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan pelayanan dengan unit kerja dan instansi terkait;

f. Menyusun bahan dalam rangka pendokumentasian nota perhitungan retribusi daerah;

g. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Retribusi Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penialaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Retribusi Daerah sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Penanganan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 58

(1) Kepala Sub Bidang Penanganan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas meliputi penyusunan program dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan penanganan tunggakan pajak dan retribusi daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup Sub Bidang Penanganan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Penanganan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah;

c. menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Sub Bidang Penanganan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah;

d. Menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak;

e. Menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Tunggakan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

f. Menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang penanganan tunggakan pajak dan retribusi daerah sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

g. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan pelayanan dengan unit kerja dan instansi terkait;

h. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 59

(1) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja pengawasan dan pengendalian;

b. Merumuskan dan mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan pengawasan dan pengendalian;

c. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

d. Merumuskan kegiatan pemeriksaan dan pengendalian karcis serta sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah;

e. Mengembangkan pengendalian pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;

f. memeriksa dan menyusun pengolahan data dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;

g. mengembangkan sistem informasi data pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi/komputerisasi;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;

i. Merumuskan dan memeriksa penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian

Pasal 60

(1) Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian mempunyai tugas pemeriksaan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah meliputi penyusunan program kerja dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian;

b. Menganalisis dan melaksanakan pemerikasaan terhadap data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah dengan unit kerja dan instansi terkait;

d. Menganalisis, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian;

e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Wajib Pajak;

f. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 61

(1) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan merancang, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan pendapatan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Menyusun dan melaksanakan pembukuan penerimaan perjenis atas seluruh jenis penerimaan pendapatan daerah;

c. Membukukan dan membuat laporan tunggakan / piutang / angsuran Pajak Daerah;

d. Merancang bahan dalam rangka koordinasi secara internal dan eksternal dalam menghimpun data pajak dan retribusi daerah sebagai bahan pembuatan laporan;

e. Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan);

f. Melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD pengelolaa PAD lainnya;

g. Menyusun laporan pajak dan retribusi daerah akhir tahun yang berdasarkan kebijakan akuntansi/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dengan unit kerja dan instansu terkait;

i. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

 

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Pasal 62

(1) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Infotmasi mempunyai tugas merancang, menyusun dan melaksanakan kegiatan pengolahan Data dan Sistem Informasi pendapatan daerah.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja, rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

b. Menganalisis kebijakan penggunaan dan pemanfaatan data dan sistem informasi;

c. Menganalisis dalam rangka proses pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;

d. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan data dan sistem informasi dengan unit kerja dan instansi terkait;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;

f. Menyusun, menghimpun, mengelola dan mendokumentasikan sistem informasi data-data objek maupun subjek pajak daerah;

g. Menyusun/mengimpun dan menginformasikan data mengenai penerimaan pembayaran pajak daerah perjenis, kurang bayar atau lebih bayar;

h. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pengolahan data pajak daerah;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

j. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dengan unit kerja dan instansi terkait;

k. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.